Last Updated on Wednesday, 13 August 2014 14:50 Written by Admin Penerbit Erlangga Wednesday, 13 August 2014 14:33

Selasa, 12 Agustus 2014, bertempat di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, PT Penerbit Erlangga dan Emir sukses menggelar acara Peluncuran Buku Himpunan Fatwa Keuangan Syariah yang bekerja sama langsung dengan MUI. Buku ini ditulis oleh Dewan Syariah Nasional (DNS) dengan menggandeng PT Penerbit Erlangga sebagai media publishing-nya. Acara yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “Silaturahim dan Halal Bi Halal Idul Fitri 2014 Majelis Ulama Indonesia” ini, tidak hanya dihadiri oleh para anggota MUI. Para alim ulama Indonesia dan duta besar negara Islam sahabat pun terlihat hadir dalam acara pada malam itu.

Acara tersebut dibuka dengan penyerahan buku Himpunan Fatwa Keuangan Syariah dari PT Penerbit Erlangga kepada dewan MUI dan duta besar negara Islam sahabat dari Palestina dan Norwegia. Acara dilanjutkan oleh sambutan dari perwakilan Erlangga, Bapak Susanto Setyo yang berharap hadirnya buku Himpunan Fatwa Keuangan Syariah ini dapat menjembatani masyarakat dengan berbagai fatwa yang dikeluarkan MUI.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum MUI, Din Syamsuddin juga turut mengulik permasalahan ukhuwah Islamiyah yang dirasa penting dalam kegiatan bernegara untuk menunjukkan kepada dunia dan Indonesia khususnya, bahwa antara Negara dan agama sesungguhnya ada hubungan yang saling bersimbiosis mutualisme. Dengan demikian, buku Himpunan Fatwa Keuangan Syariah ini dapat menjadi suatu wadah dalam menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan bernegara – Informasi lengkap buku ada di sini - .

Tak hanya itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun menegaskan bahwa hubungan negara  dan agama memang harus ada suatu kejelasan. Pasalnya, jika kita cenderung berpikir bahwa suatu negara tidak berhak ikut campur dalam urusan kepercayaan seseorang, kita juga akan dihadapkan oleh persoalan bagaimana sebuah Negara memberikan perlindungan serta pelayanan kepada pemeluk agama tersebut. Maka perlu ada suatu ketegasan agar negara berhak menentukan suatu kepercayaan sebagai sebuah agama. [DS]